Reses H.Rajudin Sagala, PBB Mahal, Waga Ngaku Punya Rumah Tapi Seperti Tinggal Dikontrakan

SUARAMEDAN.com - Medan,- Tingginya tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan dikeluhkan warga Kota Medan. Warga meminta Pemerintah Kota dan DPRD Medan segera menindaklanjuti persoalan ini karena sangat memberatkan warga. Harapan ini disampaikan Hj. Nonon warga di jalan Kertas Medan yang mengeluhkan tingginya tarif PBB yang dari tahun ke tahun tarifnya terus naik.

"Kami ingin menyampaikan soal PBB Pak, saat ini rumah peninggalan orangtua kami tarif PBB yang harus dibayar sudah mencapai 9 juta. Padahal sebelumnya tarif PBB nya 900 ribu kemudian satu juta kemudian naik lagi dua juta dan pada 2024 tarif PBB yang harus dibayar sebesar 9 juta rupiah," ungkap Nonon saat menyampaikan aspirasi di Reses II Tahun Anggaran 2025 anggota DPRD Medan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H.Rajudin Sagala, S.Pd.I yang dilaksanakan disejumlah lokasi diantaranya di jalan Jalan Kertas No. 78 Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah,Jalan Karya Sekata Medan Barat, Jalan Bakti Luhur, Kecamatan Medan Helvetia,Jalan Karya Setia No 18, Ssei Agul, Kecamatan Medan barat, Jalan Sei Beras, Kecamatan Medan Baru, Sabtu-Minggu (22-23/02/2024).

Diakui Nonon, akibat tingginya kenaikan tarif PBB tempat tinggalnya tersebut, ia meminta Pemko dan DPRD agar bisa memfasiitasi warga yang keberatan agar bisa membayar PBB nya. "Harapan kita bisa ada pengurangan atau kebijakan apa yang bisa mengurangi beban kami ini," harapnya.

Disampaikannya, akibat kenaikan tarif PBB yang sangat membebani warga ini, ia dan sekeluarga seperti tidak memiliki rumah. "Setiap tahun kami harus membayar PBB sampai jutaan, ibaratnya kami punya rumah tapi serasa tinggal di kontrakan, karena PBB yang kami bayar sudah seperti bayar kontrakan," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, menjawab keluhan warga, H.Rajudin Sagala menegaskan bahawa pihaknya sudah menerima keresahan banyak warga Medan terkait kenaikan tarif PBB ini. "Jadi kami sudah menerima banyak keluhan ini, dan kami fraksi PKS di DPRD Medan berkomitmen untuk menurunkan tarif PBB ini," ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Medan ini menyampaikan, bagi warga yang merasa terbebani dengan kenaikan tarif PBB ini masih memilki cara dengan mengajukan keberatan kepada Pemko Medan. "Tapi, bagi warga yang merasa keberatan bisa juga mengajukan permohonan pengurangan akibat mahalnya tarif PBB ini dengan disampaikan ke Pemko Medan melalui Dinas Pendapatan Daerah," ungkapnya.

Jika disetujui, kata Rajudin Pemko Medan akan memberikan pengurangan terhadap tarif PBB yang dimohonkan tersebut. "Nanti akan dihitung oleh pihak Dinas Pendapatan sehingga tarif PBB bisadi sesuaikan," pungkasnya.