SUARAMEDAN.com - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Sekdaprovsu) Dr Ir Hj R Sabrina MSi mengapresiasi dan mendukung rencana Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) untuk membentuk Panitia
Khusus (Pansus) Keamanan dan Keselamatan Pelayaran di Kawasan Danau Toba.
“Saya sangat mendukung dan mengapresiasi langkah
yang diambil DPRD Sumut untuk mengantisipasi kejadian serupa, tragedi KM Sinar
Bangun, tidak terulang di masa depan. Sepanjang ketersediaan dana dan
regulasinya memungkinkan, saya pikir ini suatu hal yang prioritas juga untuk
kita masukkan ke dalam pembahasan APBD murni 2019,” ujar Sabrina saat
menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Aula DPRD Sumut, Senin (2/7).
Sabrina mengatakan bahwa hasil dari pansus nantinya
akan sangat mendukung keperluan ekonomi dan pariwisata. Hal ini karena masalah
pelayaran adalah urat nadi pergerakan manusia dan barang. Jika faktor
keselamatannya tidak diperhatikan, maka kepercayaan wisatawan untuk menjadikan
Danau Toba sebagai destinasi wisata pun akan berkurang.
“Impian kita untuk menjadikan Danau Toba sebagai
Monaco of Asia harus kita barengi dengan kesiapan kita untuk mengikuti
standar-standar keamanan dan keselamatan bertaraf internasional. Kalau
pelayaran wisata kita, life jacket pun tidak tersedia, sulit kita mewujudkan
Danau Toba jadi Monaco of Asia,” katanya.
Sabrina pun berharap agar langkah ini juga didukung
oleh semua komponen, stakeholder terkait, juga termasuk masyarakat. Bagi
masyarakat, Sabrina berpesan agar tegas dalam menuntut hak sebagai penumpang
kapal, seperti meminta tiket dan life jacket.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sumut Drs
Muhammad Zein Siregar MSi menyampaikan bahwa saat ini Dishub Sumut, Kemenhub
dan Pemkab di Kawasan Danau Toba (KDT) telah melakukan langkah-langkah
antisipasi berupa kegiatan Ramp Check. Dimana tujuan Ramp Check ini adalah
untuk mengetahui kondisi eksisting pemenuhan aspek keselamatan dan pelayanan
kapal, serta pelabuhan di KDT.
“Tujuan lainnya dari Ramp Check ini yakni untuk
melaksanakan sosialisasi keselamatan pelayaran terhadap penumpang dan operator
kapal di KDT. Untuk mencapai tujuan ini telah kita susun 8 kegiatan prioritas,
termasuk diantaranya pelarangan kapal melebihi kapasitas, mewajiban penggunaan
life jacket, penggunaan dermaga resmi, kelengkapan sertifikat kecakapan kapal,
dan lainnya,” terang Zein.
Dari sektor pariwisata, Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provsu Dr Ir Hj Hidayati MSi mengatakan bahwa pihaknya telah
melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) keamanan dan kenyamanan pariwisata.
Dari hasil FGD tersebut, Hidayati berharap dibuatnya Perda yang mendukung
pengadaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) dan Cagar Budaya
Provinsi (CBP).
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Sumut HM Nezar
Djoeli ST sebagai pemimpin rapat menyampaikan bahwa RDP digelar untuk mengkaji
musibah KM Sinar Bangun. “Untuk hasil RDP, kita akan membentuk Pansus dimana
output-nya berupa Perda tentang keamanan dan keselamatan pelayaran di KDT,”
jelas Nezar.**
0 Response to "Buntut Karamnya KM Sinar Bangun, Pansus Keamanan dan Keselamatan Pelayaran Segera Dibentuk"
Post a Comment