PBB: Pembangunan Perumahan Baru Israel Ilegal

SUARAMEDAN.com - LANGKAH Parlemen Israel untuk melegalkan ribuan rumah di tanah milik warga Palestina di wilayah Tepi Barat dianggap telah bertentangan dengan hukum internasional.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyebut, akan ada konsekuensi bagi Israel jika meneruskan pembangunan pemukiman tersebut.

"Sekretaris Jenderal sangat menyesalkan kebijakan Israel tersebut. Ini bertentangan dengan hukum internasional dan harus ada konsekuensi hukum bagi Israel," ujar Juru Bicara Guterres, Stephane Dujarric sebagaimana dinukil dari Reuters, Rabu (8/2/2017).

Ia juga menambahkan, sebaiknya Israel tak mengacaukan upaya dunia internasional dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

"Sekretaris Jenderal menekankan pada Israel untuk menghindari tindakan yang akan menggagalkan upaya pencarian solusi perdamaian dua negara," tambahnya.

Sebagaimana diberitakan Israel melegalkan pendirian sekira 4 ribu rumah di wilayah Tepi Barat pada Senin 5 Februari. Palestina sendiri telah melemparkan protes terkait kebijakan Israel tersebut.

sumber: republika.co.id