SUARAMEDAN.com - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengomentari isi yang tercantum dalam terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menyebut adanya kenaikan tarif pengurusan STNK dan BPKB.
Menurut Nasir Jamil, ini sangat memberatkan masyarakat. Pemerintah seharusnya membenahi sistem transportasi umum terlebih dahulu, sebelum menaikkan biaya pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mencapai dua hingga tiga kali lipat.
"Sebelum menaikkan tarif, pemerintah wajib membenahi transpotasi umum kita, sehingga masyarakat bisa mendapat alternatif yang aman, nyaman, dan tertib," ujar anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, seperti dilansir okezone.com, Rabu (4/1/2017).
Ia melanjutkan, kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB hingga tiga kali lipat sangatlah memberatkan masyarakat, terutama untuk mereka yang berstatus kelas menengah ke bawah.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melihat pemerintah seperti kehabisan akal dalam meningkatkan penerimaan negara. Alhasil, menaikkan biaya pengurusan STNK dan BPKPB menjadi pilihan.
"Jika tarif naik maka akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat," ujar Nasir.
Ia pun meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan yang berpotensi menyengsarakan masyarakat ini. "Kalau bisanya hanya menaikkan, ya untuk apa ada pemerintahan," tuturnya. [sm]
Menurut Nasir Jamil, ini sangat memberatkan masyarakat. Pemerintah seharusnya membenahi sistem transportasi umum terlebih dahulu, sebelum menaikkan biaya pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mencapai dua hingga tiga kali lipat.
"Sebelum menaikkan tarif, pemerintah wajib membenahi transpotasi umum kita, sehingga masyarakat bisa mendapat alternatif yang aman, nyaman, dan tertib," ujar anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, seperti dilansir okezone.com, Rabu (4/1/2017).
Ia melanjutkan, kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB hingga tiga kali lipat sangatlah memberatkan masyarakat, terutama untuk mereka yang berstatus kelas menengah ke bawah.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melihat pemerintah seperti kehabisan akal dalam meningkatkan penerimaan negara. Alhasil, menaikkan biaya pengurusan STNK dan BPKPB menjadi pilihan.
"Jika tarif naik maka akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat," ujar Nasir.
Ia pun meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan yang berpotensi menyengsarakan masyarakat ini. "Kalau bisanya hanya menaikkan, ya untuk apa ada pemerintahan," tuturnya. [sm]
0 Response to "Kenaikkan Biaya STNK Sangat Memberatkan Masyarakat, Pemerintah Seperti Kehabisan Akal !"
Post a Comment