Penangkapan Aktivis Dengan Tuduhan Makar Menuai Kritik dan Banjir Hujatan

SUARAMEDAN.com - JAKARTA – Isu Makar yang digelontorkan pihak Kepolisian merupakan isu yang menambah hiruk pikuk permasalahan di negeri ini. Setelah Aksi Damai yang dilakukan umat Islam pada tanggal 2 Desember atau yang lebih dikenal dengan 212, pihak kepolisian kini mengarahkan "kemudinya" ke arah Aktivis Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI). 

Dengan tuduhan yang sangat serius, yakni tuduhan Makar,Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh nasional seperti Rachmawati Soekarnoputri dan sejumlah aktivis serta Purnawirawan pada pagi 2 Desember 2016 lalu.

Penangkapan ini terus menuai kritik dan panen hujatan dari berbagai pihak, salah satunya dari Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo). Preseiden Geprindo Bastian P Simanjuntak menegaskan, langkah polisi yang sangat berlebihan dan terkesan terburu-buru tersebut harus dipertanyakan oleh DPR RI.

“Menurut saya tindakan 11 orang tokoh nasional dan aktivis pergerakan makar, serta pelanggaran terhadap UU ITE sangat berlebihan dan terkesan terburu-buru. Polri seharusnya menyelidiki terlebih dahulu akar permasalahannya,” jelas dia dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Selasa (6/12).

Bastian menduga, tuntutan Rachmawati dkk untuk kembali ke UUD 1945 sangat beralasan. Mereka khawatir infiltrasi intelijen RRC di Indonesia yang juga ada hubungannya dengan agenda politik RRC di Indonesia dengan menggunakan “boneka” atau yang kita kenal sebagai “proxy”.

“Jadi dalam hal ini Ahok dicurigai akan dijadikan proxy untuk menjadi presiden di tahun 2019 untuk menjalankan kepentingan RRC di Indonesia,” duga dia.

Bastian menjelaskan, berdasarkan informasi yang beredar luas di masyarakat, baik itu dari berita dalam negeri maupun luar negeri, James Riady pemilik Metro TV dan pemilik Lippo Group diduga merupakan seorang agen intelijen dari China Military Intelijen, yang dulu bersama ayahnya pernah terlibat dalam skandal Clinton.

“Inilah salah satu alasan mengapa para tokoh dan aktivis pergerakan bersuara ‘lantang’ terhadap pemerintah, sebab hingga dengan saat ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah terkait dengan peran James Riyadi dalam perpolitikan di Indonesia.”

“James Riyadi terkesan bebas melakukan loby-loby politik dengan pemerintah, partai, maupun ormas Islam, dll. Apa sebenarnya kapasitas JR di Indonesia? Dia mewakili siapa? Dari partai mana?” jelas dia.

Oleh karena itu, Bastian meminta DPR untuk menelusuri informasi terkait isu operasi intelijen yang tengah dilakukan James Riyadi di Indonesia. Hal ini penting karena sudah menyangkut keamanan negara.

“Mengapa pemerintah diam saja? Ada apa? Daripada terlalu banyak berbicara di media, lebih baik anggota DPR bekerja keras dan melakukan upaya konsolidasi internal dan segera membentuk Pansus guna menyelidiki apakah benar ada operasi intelijen yang tengah dilakukan oleh James Riyadi cs di Indonesia.”

“Jangan sampai para tokoh dan aktivis pergerakan ditangkap demi membela kepentingan James Riady cs,” tandasnya.

Tweet

Subscribe to receive free email updates:

loading...