FPKS : Banyak Kasus Ketenagakerjaan di Medan Tidak Diselesaikan Dengan Baik
SUARAMEDAN.com - Medan,- Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Rajudin Sagala SI Kom, SPdI mengatakan, isu tentang ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan yang sangat rumit dan selalu menjadi perhatian banyak pihak.
Hal ini dikatakan Rajudin dalam pemandangan umum fraksinya terhadap rancangan peraturan daerah kota tentang izin dan pelayanan di bidang sosial dan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna DPRD di gedung dawan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan Selasa (5/12).
"Disana jutaan masyarakat Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan investasi dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu isu sentral ketenagakerjaan adalah masalah upah dan pelayanan kepada para tenaga kerja,"ujar Rajudin.
Dikatakan anggota Komisi A ini populasi penduduk Indonesia sebesar 250 juta lebih jiwa menghasilkan jumlah angkatan kerja yang melimpah. Akibatnya, kebutuhan akan lapangan pekerjaan menjadi sangat tinggi namun dengan upah yang rendah.
Sebagai perbandingan Indonesia menempati urutan ketujuh negara dengan upah terendah diantara negara-negara di asean yaitu rata-rata 3,67 juta perbulan. Sedangkan singapura merupakan negara yang upah tertinggi yaitu sebesar 35,8 juta perbulan.
Selain itu, persoalan-persoalan yang menimpa para tenaga kerja seringkali tidak mendapat perhatian dan selalu memenangkan para pengusaha. Penyelesaian sengketa hubungan industrial seperti meruntuhkan tembok besar yang sanga tidak mungkin.
Kota Medan sebagai kota terbesar ketiga Indonesia juga merupakan salah satu destinasi masyarakat untuk mencari pekerjaan. dengan demikian, permasalahan ketenagakerjaan pasti akan muncul dan perlu penanganan secara bijak.
"Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemko) Medan harus memiliki sistem yang terintegrasi, komprehensif dan mudah di akses oleh publik dalam setiap urusan ketenagakerjaan. "Karena selama ini kami melihat dinas sosial dan tenaga kerja kota Medan kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya dengan maksimal. Banyak kasus-kasus ketenagakerjaan yang tidak diselesaikan dengan baik,"ujarnya.
Hal ini dikatakan Rajudin dalam pemandangan umum fraksinya terhadap rancangan peraturan daerah kota tentang izin dan pelayanan di bidang sosial dan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna DPRD di gedung dawan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan Selasa (5/12).
"Disana jutaan masyarakat Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan investasi dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu isu sentral ketenagakerjaan adalah masalah upah dan pelayanan kepada para tenaga kerja,"ujar Rajudin.
Dikatakan anggota Komisi A ini populasi penduduk Indonesia sebesar 250 juta lebih jiwa menghasilkan jumlah angkatan kerja yang melimpah. Akibatnya, kebutuhan akan lapangan pekerjaan menjadi sangat tinggi namun dengan upah yang rendah.
Sebagai perbandingan Indonesia menempati urutan ketujuh negara dengan upah terendah diantara negara-negara di asean yaitu rata-rata 3,67 juta perbulan. Sedangkan singapura merupakan negara yang upah tertinggi yaitu sebesar 35,8 juta perbulan.
Selain itu, persoalan-persoalan yang menimpa para tenaga kerja seringkali tidak mendapat perhatian dan selalu memenangkan para pengusaha. Penyelesaian sengketa hubungan industrial seperti meruntuhkan tembok besar yang sanga tidak mungkin.
Kota Medan sebagai kota terbesar ketiga Indonesia juga merupakan salah satu destinasi masyarakat untuk mencari pekerjaan. dengan demikian, permasalahan ketenagakerjaan pasti akan muncul dan perlu penanganan secara bijak.
"Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemko) Medan harus memiliki sistem yang terintegrasi, komprehensif dan mudah di akses oleh publik dalam setiap urusan ketenagakerjaan. "Karena selama ini kami melihat dinas sosial dan tenaga kerja kota Medan kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya dengan maksimal. Banyak kasus-kasus ketenagakerjaan yang tidak diselesaikan dengan baik,"ujarnya.
loading...
0 Response to "FPKS : Banyak Kasus Ketenagakerjaan di Medan Tidak Diselesaikan Dengan Baik"
Post a Comment