SUARAMEDAN.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih
menyoroti minimnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah-sekolah berprestasi
di Papua. Hal itu tercermin saat Fikri memimpin rombongan Kunjungan Kerja
(kunker) Komisi X dengan meninjau beberapa kondisi SMA dan SMK di Papua, dengan
ditemani oleh Wakil Gubernur Papua, Klemen
Tinal, Senin (31/10).
Beberapa sekolah yang mengalami kondisi miris tersebut
adalah SMA Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK) Taruna Dharma
Jayapura yang memiliki jumlah murid sebanyak 450 orang, SMA 5 Jayapura yang
masih minim soal ruang kegiatan belajar mengajar, alat praktek siswa, hingga
jumlah bis antar jemput, hingga SMKN 1 Papua, khususnya di Jurusan Tata Boga,
yang masih memiliki dapur tradisional untuk memasak.
“Beberapa SMA dan SMK yang kami datangi saat ini kondisinya
cukup miris. Padahal, sekolah-sekolah tersebut tergolong sekolah berprestasi. Di
SMA 5, dari sekian banyak jumlah murid tersebut, hanya ada 7 ruang kelas.
Sehingga, Lab Biologi dan Kimia dipakai untuk Kegiatan Belajar-Mengajar.
Bahan-bahan limia juga susah didapat, sehingga hampir tidak pernah praktek,”
miris Fikri.
Selain minim akan fasilitas laboratorium, semua Sekolah
Lanjut Tingkat Atas (SLTA) tersebut masih minim akan kebutuhan komputer.
“Padahal, SLTA tersebut akan menghadapi Ujian Nasional
Berbasis Komputer (UNBK) tahun ini. Kalau tidak segera dicari solusi atas hal
ini, maka visi Nawacita khususnya membangun pendidikan dari garis terdepan
Indonesia, akan menjadi tidak relevan,” jelas Legislator PKS dari Daerah
Pemilihan Jawa Tengah IX ini.
Untuk mencari solusi atas hal ini, DPR bersama dengan
Pemerintah telah mengesahkan penambahan anggaran Otsus Papua, khususnya untuk
pendidikan di APBN 2017 yang naik dibandingkan APBN Perubahan tahun 2016.
“Anggaran Otsus Papua untuk pendidikan jumlahnya saat ini
mencapai 4,81 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan APBNP 2016 yang berkisar
di angka 4,62 triliun. Ini jika ditopang oleh 20 persen APBD Papua yang
berjumlah 13,07 triliun, tentu akan lebih baik, sesuai amanat Mendikbud. Dengan
syarat, pengawasan dan peruntukannya sesuai dengan kebutuhan,” jelas Fikri.
Oleh karena itu, di akhir pertemuan pada Senin kemarin, tambah
Fikri, Komisi X telah menyampaikan masukan ini kepada Wakil Gubenur Papua.
Menurut data tahun 2015, saat ini alokasi pendidikan yang diambil dari APBD
Papua tidak mencapai 1 persen, yaitu hanya berkisar 100 miliar.
“Komisi X mendorong agar Pemprov Papua punya kebijakan yang
lebih jelas untuk memajukan dunia pendidikan di Papua. Salah satunya dapat
terlihat dari alokasi anggaran sesuai amanat Mendikbud. Ini satu-satunya jalan
panjang untuk memajukan masyarakat Papua, dimulai dari membangun jiwanya, baru
membangun raga (fisik) nya,” tutup Fikri.[sm]
0 Response to "Waduh !! Sekolah Berprestasi di Papua Minim Sarana dan Prasarana"
Post a Comment