SUARAMEDAN.com - Medan. – Pengamat Anggaran Sumatera Utara, Elfenda Ananda, menilai eksekutif dan legislatif di Kota Medan sudah mencederai hati masyarakat.Pasalnya di tengah kondisi perekonomian dan distabilitas sosial masyarakat yang tengah berada posisi terendah, Pemko Medan diduga malah menggelontorkan anggaran pengadaan 15 unit mobil dinas New Kijang Innova untuk DPRD Medan dan satu unit Mitsubishi Pajero Sport unuk Wali Kota Medan.
Dikatakan, banyak persoalan yang muncul di tengah masyarakat seperti banjir, jalan rusak, sistem drainase tidak berfungsi, aksi begal di malam hari, investasi rendah, penggusuran warga pinggiran rel hingga pedagang pasar aksara yang belum menemukan solusi.
“Kita prihatin target dari APBN tidak tercapai, karena memiliki korelasinya dengan situasi keuangan pemerintah daerah khususnya Kota Medan. Nah, kalau sudah begini tidaklah layak Pemko Medan menggelontorkan anggaran untuk pengadaan mobil dinas baru. Sementara kondisi mobil dinas yang lama masih danggap layak untuk dipergunakan. Jadi patut dipertanyakan tujuan pengadaannya,” ungkapnya, Rabu (2/11).
Lebih lanjut dijelaskan, seharusnya Pemko Medan lebih bijak lagi menyikapi situasi seperti ini. Karena pengadaan mobil dinas tersebut sifatnya personal dan tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. “Kita minta pengadaan yang sudah terlanjur ini dievaluasi lagi,” ketusnya.
Elfenda menambahkan lembaga audit yang ada seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut pun kurang serius menangani penggunaan anggaran di jajaran Pemko Medan. Sebab, kurang maksimalnya sejumlah instansi di jajaran Pemko Medan menyerap anggaran memunculkan tanda tanya besar. Alhasil, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemko Medan juga mengundang tanda tanya.
“Bukan cuma itu saja. Hasil temuan BPK juga tak jarang tidak ada tindak lanjutnya. Seharusnya BPK lebih percaya diri dengan hasil audit yang mereka lakukan, lebih akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. BPK juga bisa mengevaluasi kinerja internal jajarannya,” urainya.
Kabag Perlengkapan Sekretariat DPRD Medan, Agung Erdianto, mengaku pasca-adanya temuan BPK soal nomenkelatur ganda soal kendaraan dinas di DPRD Medan, Bagian Aset Sekretariat Daerah Pemko Medan sudah mengambil alih kepengurusannya.
Guna melengkapi informasi mengenai tujuan diadakannya mobil dinas bagi 15 orang anggota DPRD Medan dan Dzulmi Eldin (Wali Kota Medan), Agus Suriono selaku Kabag Aset Sekretariat Daerah Kota Medan, tidak dapat ditemui di ruang kerjanya di Balai Kota. Pesan singkat yang dilayangkan ke ponselnya pun tak kunjung berbalas.
0 Response to "Mobil Dinas Untuk DPRD Kota Medan Perlu Di pertanyakan"
Post a Comment