Mantan Menkopolhukam :"Presiden Harus Tanggungjawab Jika Ada kerusuhan 4 Nopember".

SUARAMEDAN.com - Jakarta -- Demo Besar-besaran yang akan dilaksanakan pada 4 nopember 2016 berpotensi terjadi kerusuhan yang lebih besar dari peristiwa 1998. Kerusuhan itu akan terpicu bila aparat penegak hukum tidak arif dalam menghadapi jutaan pendemo yang datang dari seluruh Indonesia.

Mantan Menkopolhukam Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan seandainya terjadi sesuatu pada saat unjuk rasa 4 November mendatang adalah tanggungjawab presiden sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala negara.‎

"Yang mengadu domba rakyat adalah justru pemimpin negara sendiri yang tidak bisa menjaga persatuan bangsa dan tidak mampu memimpin bangsa ini," kata Tedjo dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (2/11).

Pemerintah Selalu Melindungi Ahok

Tedjo yang pernah menjabat menteri Jokowi selama 10 bulan ini mengatakan ‎semua orang tahu bahwa umat muslim Indonesia tidak memusuhi agama dan etnis lain.

"Tapi ingin agar Ahok yang telah menista Alquran diproses hukum, namun selalu dilindungi oleh pemerintah," ujarnya.

Kata Tedjo‎ walaupun para ulama telah dipanggil ke istana, itu sudah terlambat untuk meredam aksi demo karena tetap tidak mengubah niat para umat muslim untuk membatalkan demo dan tuntutannya.
Ia melanjutan, dalam kasus ini Presiden Joko Widodo mengalami dilema dan seolah tersandera. Sementara kasus Ahok terus bergulir membesar bak bola salju.

Seharusnya kata Tedjo mantan Walikota Solo itu tidak membela kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tj Purnama.

"Apapun alasannya, mengapa stabilitas keamanan dikorbankan hanya untuk membela seorang Ahok," tegasnya.

Tweet

Subscribe to receive free email updates:

loading...