SUARAMEDAN.com - Gubernur
Sumatera Utara H T Erry Nuradi meminta kepada seluruh stakeholder agar mendukung
investasi di Sumatera Utara yang merupakan motor penggerak perekonomian. “Saya berharap
investasi bisa tumbuh berkembang dengan didukung seluruh stakeholder, termasuk
pihak kepolisian,” kata Erry Nuradi.
Hal
itu disampaikannya pada acara Forum Dialog Kepolisian RI, BKPMRI, Pemprov Sumut
dan Polda Sumut tentang Sosialisasi tentang perlindungan dan keamanan
bagi dunia usaha untuk mendukung kegiatan investasi di Sumatera Utara di aula
Tri Brata Mapolda Sumut, Selasa (18/10).
Selain
pihak keamanan, Gubsu juga berharap para bupati walikota ikut mendukung
investasi dengan memberikan pelayanan terbaik. Dimulai dari yang kecil yaitu
penerpan pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau Paten. “Paten ini sudah
ada payung
hukumnya yaitu Permendagri no 4 tahun 2010 dimana bupati bisa mendelegasikan
kewenangan di tingkat bupati yang berskala kecil ke tingkat kecamatan. Misalnya
izin mendirikan bangunan yang kecil cukup di kecamatan,” jelas Erry.
Hal lainnya
yang bisa dilakukan adalah mengubah kantor -kantor camat seperti menjadi lebih
baik seperti kantor unit bank. “setelah pintu masuk sudah ada petugas resepsionis
yang ramah dan berpenampilan baik, dan yang lebih penting ada pengumuman yang pasti
mengenai pelayanan yang tersedia, baik itu persyaratan, waktu dan biaya,
sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih baik lagi,” katanya.
Hadir
Wakil Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Irjen
Pol Drs Eko Hadi Sutejo, Wakil Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol
Mujiono, Kasubdit 1 Direktorat Ekonomi Baintelkam Polri Kombes Pol Dally Achmad
Mutiara, Kapolda Sumut Irjen Pol Dr
Rycko Amelza Dahniel, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
BKPM RI Ir MM Azhar Lubis, M.Si Kepala
Badan Penanaman
Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi Sumatera Purnama Dewi. Turut pula hadir para
bupati/ walikota, Kapolres, pimpinan BUMN/BUMD, ketua asosiasi pelaku usaha,
investor PMA dan PMDN, kepala SKPD penanaman modal daerah se Sumut.
Sementara
itu Kapolda Sumut menegaskan komitmen Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk
menindak tegas setiap tindak pidana dan perbuatan yang mengganggu dunia usaha. Bukan
hanya premanisme, namun termasuk hal-hal
yang mengganggu yang menyebabkan ongkos ekonomi tinggi juga menjadi perhatian.
Hal
yang mengganggu ongkos ekonomidi contohkan Kapolda adalah dwelling time, yang
pastinya mempengaruhi biaya logistik, dan ini juga mempengaruhi
performance indeks Indonesia di internasional. “Mohon maaf kepada dubia usaha
di pelabuhan dan pihak angkutan jasa burih bongkar muat, kita tidak melarang
aktivitas, tapi yang dilarang karena mengganggu dan meningkatkan biaya logistic,”
katanya.
Deputi
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM RI Ir MM Azhar Lubis, M.Si
menjelaskan pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi masy 55%, pengeluaran
pemerintah 9%, investasi 33% dan sisanya
eksport dan import.
Penyumbang
terbesar kedua adalah investasi. Investasi harus kita tingkatkan karena ada 2,5
juta pekerja baru yang masuk setiap tahun. PNS moratorium dan tidak semua tenaga kerja
mampu berwira usaha. Karenanya kita harapkan dari dunia usaha menciptakan
lapangan kerja. Mau tidak mau investasi harus menjadi gerakan nasional yang
sama-sama dijaga. Dalam lima tahun yaitu periode 2015-2019 dengan target
investasi nasional senilai Rp 3.500 triliyun. Saat ini menurutnya sudah
terealisasi Rp 1.600 triliun. Meskipun saat ini ekonomi regional turun namun targetkan
kita terus meningkat.
Tahun
2016 target investasi naik 14% menjadi Rp 594,8 tiliun dimana pada Semester 1 tahun
2016 ini dicapai target Rp 298 triliun. Untuk Sumatera Utara, menurut Kepla
Badan Penanaman Modal Purnama Dewi dari target nilai investasi Rp 12 triliun,
pada semester 1 sudah terealisasi Rp 6 triliun.
Azhar
Lubis menambahkan pihaknya sudah mengeluarkan senilai Rp 1.870 triliun persetujuan investasi dari bulan Januari sampai September 2016. “Persetujuan ini harus dikawal bersama agar komitmennya
dapat terealisasi. Karena persetujian tanpa realisasi tiadak ada aartinya,”
kata Azhar.
Ketua Panitia, Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
(BPMP) Provinsi Sumatera Purnama Dewi
Sosialisasi adalah tindaklanjut penandatanganan kesepakatan kerjasama antara
Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dengan Kepolisian Negara RI tentang
Perlindungan dan Keamanan Bagi Dunias Usaha untuk mendukung Kegiatan Investasi
di Indonesia pada tanggal 19 September 2016. Kesepakatan itu telah ditindaklanjuti dengan disusunnya
pedoman kerjasama antara BKPM RI dan Kepolisian RI tentang Koodinasi Perlindungan Keamanan Bagi
Dunia Usaha untuk mendukung kegiatan investasi di Indonesia. Pedoman kerjasama
itu akan disosialisasikan ke seluruh Indonesia, dimana untuk regional I
Sumatera diawali dengan kegiatan sosialisasi di Medan, Sumatera Utara.[sm]
0 Response to "Gubsu Ajak Bupati dan Walikota Dukung Investasi dengan Pelayanan Terbaik"
Post a Comment