Fraksi PKS Minta Pemko Medan Perbaiki Infrastruktur

"Pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas, karena infrastruktur merupakan penunjang pembangunan Kota Medan”. ungkap ketua Fraksi PKS Muhammad Nasir di ruang Fraksi PKS DPRD Medan.

“Jangan sampai hanya gara-gara segelintir pihak pembangunan menjadi terhambat dan masyarakat banyak yang akan mengalami kerugian tersebut,” tegasnya.

SUARAMEDAN.com - Fraksi PKS DPRD Kota Medan berharap Pembangunan di bidang infrastruktur menjadi program prioritas Pemerintah Kota Medan dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini penting dilakukan dalam upaya mendorong percepatan pembangunan di Kota Medan, mengingat infrastruktur merupakan faktor penting dalam menunjang pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Selain itu Nasir berharap adanya pemerataan pembangunan di kota Medan, terutama di daerah Medan Utara. Banyaknya jalan rusak di saerah Medan Utara harus menjadi perhatian Walikota Medan. Jangan sampai jalan-jalan yang sudah baik di aspal kembali karena sering di lalui para pejabat, sedangkan jalan yang rusak tidak di perbaiki karena letaknya di pinggiran kota Medan.

Nasir menambahkan, beberapa bidang infrastruktur seperti sistem jaringan jalan, drainase, transportasi, dan ruang hijau termasuk cakupan infrastruktur jua harus menjadi skala prioritas. "Kita berharap dua tahun ke depan, keseluruhan jalan kota dalam kondisi mantap 100 persen, sehingga ekonomi masyarakatpun ikut meningkat”. katanya.

Selanjutnya Fraksi PKS berharap Pemko Medan dapat mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Medan yang sudah sangat mengkhawatirkan.

Anggota Komisi A DPRD Kota Medan Asmui Lubis mengatakan ada beberapa penyebab kemacetan di Kota Medan, yakni buruknya infrastruktur, kurang maksimalnya Dinas Perhubungan (dishub) dalam menjalankan fungsinya, kurang taatnya para pengguna jalan dan kurangnya rambu-rambu lalu lintas.

“Kita meminta dishub mengerahkan personilnya di setiap titik kerawanan kemacetan di Kota Medan, dishubkan punya 700 lebih tenaga Honorer, itukan bisa di kerahkan untuk membantu kemacetan”. ungkap asmui.

Sementara itu wakil Ketua Komisi D DPRD Medan Jumadi menyampaikan peraturan yang telah ada harusnya dapat di jalankan dengan tegas.

“Peraturannyakan sudah ada, seharusnya pemerintah tegas” kata Jumadi. untuk itu Jumadi mengusulkan harus ada pembatasan usia kendaraan dan tindakan tegas berupa denda terhadap sopir dan penumpang yang naik turunkan penumpang di sembarang tempat.

Sebelumnya, Jumadi meminta Pemko Medn dapat menyelesaikan Pembangunan Jembatan Glugur. menilai lambatnya penuntasan masalah Jembatan Glugur telah membuat Pemko Medan kehilangan harga diri. Sebab, setelah tiga tahun berlalu, tidak ada tindakan tegas yang mampu dilakukan Pemko Medan atau Dinas Bina Marga selaku instansi yang memiliki tanggung jawab atas pekerjaan tersebut.

Apalagi pembangunan Jembatan Glugur itu demi kepentingan orang banyak, dimana lokasi tersebut rawan terjadi macet pada jam-jam sibuk karena pekerjaan revonasi jembatan tidak kunjung terselesaikan.

“Pemko Medan seperti tidak punya harga diri, dan kalah hanya karena ada satu orang yang keberatan atas pembangunan jembatan tersebut,” ketusnya.

Jumadi mengaku, apabila kondisi ini dibiarkan terus menerus akan membuat para pengguna jalan menjadi risau. Sebab, tidak adanya dinding pembatas untuk menghalangi kendaraan agar tidak terjun langsung ke dalam sungai ketika terjadi insiden kecelakaan

Kejadian ini sangat disayangkan, karena seharusnya daerah aliran sungai (DAS) masih tercatat sebagai milik negara. “Kita sudah sarankan kepada Pemko Medan agar mempertanyakan masalah ini kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) apakah sertifikat yang ada itu benar adanya, kalau tidak jangan sampai ada transaksi ganti rugi,” ungkapnya.

Politisi PKS ini menyarankan Pemko Medan agar secepatnya menyelesaikan perosalan ini dan tidak terlalu lama membiarkan jembatan glugur seperti itu. “ Saya minta Pemko Medan mengambil langkah tegas dalam percepatan penyelesaian pembangunan Jembatan Glugur di Jalan Adam Malik,” ujarnya.