Soal Center Point, Ini Pengakuan Syampurno Pohan, Anda Pasti Kaget !

SUARAMEDAN.com - Anggota Pansus Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2015, Zulkarnain Yusuf Nasution, mempertanyakan kepada Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan, Syamporno Pohan, surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) milik Center Point yang beralamatkan di Jalan Jawa. Pasalnya berdasarkan temuan lapangan dan pemberitaan sejumlah media massa, Center Point tetap beroperasi meskipun Dinas TRTB tidak mengeluarkan surat izin.

"Saya mau bertanya pada Pak Kadis. Apa Center Point memiliki IMB. Karena setahu saya, IMB mereka tidak ada tetapi bangunan sudah berdiri megah dan beroperasi," tanyanya dalam rapat, Senin (19/9/2016).

Menjawab pertanyaan itu, Kepala Dinas TRTB Kota Medan, Syamporno Pohan, secara tegas menyebutkan Center Point belum memiliki IMB.

"Didepan forum ini saya tegaskan, Center Point tak miliki IMB," ucapnya singkat.

Mendengar penjabaran itu, politisi Partai Amanat Nasional ini kembali mempertanyakan Dinas TRTB tebang pilih soal penertiban bangunan bermasalah. Menurutnya sudah jelas gedung yang besar tersebut tak punya IMB masih berdiri.

"Apakah ada langkah-langkah seperti peringatan 1-3 kepada mereka. Saya juga mempertanyakan penertiban reklame di 13 titik jalan tak selesai. Mohon dijawab," tanya dia lagi.

Menjawab pertanyaan pendalaman itu, Syamporno Pohan, mengaku sudah dua kali melakukan pembongkaran dan Elenam kali menyurati pihak terkait. Namun dikarenakan permasalahan ini sudah memasuki ranah hukum, pihaknya tidak dibenarkan lagi untuk mengusut perosoalan. Sebab, itu sudah ranah aparat penegak hukum.

"Soal penertiban papan reklame, saya mengakui masih ada dilapangan. Tapi bukan saya berhenti. Kita jalan terus. Karenan anggaran Rp2 miliar, yang tersisa untuk menyewakan alat berat dari rekanan. Sementara uang makannya tidak ada. Berapa jumlah yang dibutuhkan, saya tidak tahu pastinya berapa. Itu masalah saya sekarang," pungkasnya.

Untuk diketahui, jika permasalahan lahan Center Point tidak menjadi persoalan, retribusi yang didapat dari bangunan ini mencapai Rp44 miliar. Namun persoalan mengenai lahan ini sudah ditangani pihak Kejaksaan Agung.