Kok Bisa !, DPRD Medan Ngaku Kecolongan Soal Rehab SMP 7 Medan Jalan Adam Malik

SUARAMEDAN.com - Terkait dengan anggaran pembangunan/rehab SMPN 7 Medan disiapkan Rp 4 miliar DPRD Medan dinilai kecolongan. Seperti diketahui, lahan sekolah tersebut sampai saat ini masih dalam status sengketa.

Kepada wartawan, Anggota Komisi B DPRD Medan Irsal Fikri sepakat jika pembangunan SMPN 7 Medan distanvaskan, karena lahan itu bukan milik Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Ini pembangunan yang sia-sia. Membangun dengan menggunakan uang rakyat di atas lahan orang," kata Irsal Fikri.

Lahan itu bukan milik Pemko Medan berdasarkan pengaduan sesorang, dengan menunjukkan putusan Pengadilan Tinggi. "Saya ada pegang salinan putusan yang diberikan saat dia melapor," katanya.

Anggota Komisi B DPRD Medan HT Bahrumsyah mengatakan belum mengetahui kepatian hukum atas lahan SMPN 7 Medan. Namun, menurutnya mengucurkan anggaran untuk pembangunan di atas lahan yang bersengketa merupakan kekeliruan dalam perencanaan anggaran.

"Kalau dari sisi perencanaan. Yah, bisa dibilang kurang matang dan keliru. Ini bentuk ketidakhatihatian. Pembangunan tidak melalui perencanaan dan pertimbangan dari tim anggaran. Dalam status sengketa, kan ada bagian hukum Pemko yang membuat telaah dan memberikan pendapat," katanya.

Dalam aturan, pengesahan anggaran melalui pembahasan bersama antara pihak Pemko Medan (eksekutif) dan DPRD Medan (legislatif). Dia membantah jika DPRD Medan terlibat lolosnya anggaran diperuntukanuntuk membangun di lahan bersengketa. "DPRD juga kecolongan. Kalau dibilang terlibat, ya tidak," katanya.

Sisi lain, dia menyebutkan ada kesepakatan dalam sengketa lahan yang diatasnya terdapat fasilitas pendidikan. Permonohan eksekusi diajukan jika sudah ada lahan pengganti, sehingga proses belajar dan mengajar tiodak terganggu.

Kesempatan itu disampaikanya, pembangunan gedung pendidikan diusulkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Medan yang merupakan mitra Komisi B. Sedangkan anggaran dialokasikan di Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) yang merupakan mitra Komisi D.