Fahri Hamzah Geram Dengan Kebijakan Jokowi

SUARAMEDAN.com -, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah merasa geram dengan kebijakan presiden Indonesia, Joko Widodo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diatur dengan mekanisme intruksi presiden (Inpres).

Fahri mengatakan, ini adalah salah satu langkah yang aneh dan baru pertama kali terjadi di Indonesia, oleh sebab itu, Fahri mempertanyakan pihak yang akan bertanggungjawab atas APBN melalui inpres tersebut.

“Terus terang, saya menyayangkan sekali keputusan Presiden dalam mengatur anggaran pakai Inpres. Bahaya sekali. Ini preseden yang buruk bagi kita dan baru ini pertama kali terjadi di Republik Indonesia,” kata Fahri, di Gedung DPR, Senayan Jakarta.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mempertanyakan sikap anggota dewan lainnya yang hanya diam menerima keputusan itu. Dia menduga sikap diam itu karena anggaran parlemen tidak ikut terkena pemotongan. Jangan sampai Lembaga DPR seperti di era Orde Baru yang "kompak" terhadap kekeliruan Pemerintah.

“Silakan saja anggaran DPR tidak dipotong, tapi jangan gara-gara itu secara kelembagaan DPR diam. Tidak Bisa,” tegasnya.

Karena itu, Fahri mendesak pemerintah mengajukan ulang anggaran ke dewan.

“Pemerintah harus mengajukan ulang ke DPR. Kita akan percepat kok pembahasannya. Kita juga prihatin tentang pemerintahan, dan kita akan maksimal rapatlah pakai mekanisme biasa. DPR paham apa yang terjadi,” ujarnya.

Jika presiden tidak mau menggunakan mekanisme pembahasan anggaran melalui DPR, Fahri mengusulkan pakai Perppu. “Tapi itu pun tidak gampang. Jadi, sekali lagi ini bukan soal anggaran DPR tidak dipotong, ini uang negara jangan sembarangan,” kata dia.

Jika pemerintah dianggap telah melanggar UU, Fahri meminta Komisi XI DPR harus memanggil Menteri Keuangan untuk meminta penjelasan. “Saya tidak tahu, siapa yang menekan presiden, terus tiba-tiba mau bikin Inpres begitu saja. tidak bisa dong. APBN itu undang-undang,” pungkasnya. Kesalahan Jokowi bukan baru pertama, terakhir jokowi salah mengangkat Arcandra Tahar menjadi Menteri Sumber daya dan energi.

Tweet

Subscribe to receive free email updates:

loading...