Diangap Melecehkan, Pemko Medan Diminta Tak Sebut Medan Utara Daerah Pinggiran

SUARAMEDAN.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilam Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Muhammad Nasir mengingatkan Pemerintah Kota Medan tidak menggunakan sebutan 'Daerah Pinggiran' untuk kawasan Medan Utara. Nasir menilai sebutan itu merupakan bentuk pelecehan.

"Ini yang perlu saya ingatkan kepada reken-rekan semua, terutama pejabat eksekutif untuk tidak menggunakan sebutan Daerah Pinggiran untuk Medan Utara, saya menilai sebutan itu sebagai bentuk pelecehan," ucap Nasir saat memimpin Rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran (TA) 2015 dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar), Senin (26/06/2016).

Nasir mengatakan, sebutan daerah pinggiran menjadikan Medan Utara konitasinya tidak baik. "Sebutan itu (daerah pinggiran-red,) konotasinya tidak baik, sehingga ada kesan Medan Utara juga tidak baik," jelasnya.

Nasir juga mengungkapkan, Medan Utara tak pantas disebut kawasan pinggiran karena dalam sejarahnya Medan Utara merupakan Kota Administratif. "Medan Utara itu pernah jadi pusat kota administratif, disana ada Masjid Osmani, pusat kerajaan kuno, jadi tak pantas di sebut daerah pinggiran," jelasnya.

Politisi Dapil 5 Kota Medan ini menegaskan, Medan Utara pantasnya disebut kota terdepan dan merupakan gerbang ekonomi.

"Medan utara dekat dengan Malaysia, jadi Medan pantas disebut Kota terdepan dan gerbang ekonomi," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Nasir juga menyayangkan kinerja Badan Lingkungan Hidup yang tidak maksimal menjalankan perannya terutama soal masalah lingkungan, seperti limbah yang selama ini menjadi masalah di Kita Medan.