Sekdaprovsu Terima Wantimpres, Bahas Perkembangan Sumatera Utara di Sektor Maritim
SUARAMEDAN.com - Ketua Dewan pertimbangan Presiden (Wantimpres) Prof
Sri Adingsih bersama rombongan melakukan kunjungan ke Provinsi Sumatera Utara
yang diterima Sekdaprovsu Hasban Ritonga yang didampingi Asisten Perekonomian
dan Pembangunan Setdaprovsu Binsar Situmorang, Kamis (21/7) di ruang kenanga
lantai 9 kantor Gubsu.
Kunjungan tersebut guna membicarakan perkembangan
dan kendala-kendala yang dihadapi provinsi Sumatera Utara di sektor maritim dan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua Kadin
Sumatera Utara Ivan Iskandar Batubara dan para pengurus organisasi pengusaha
Sumut, para akademisi, dari Pelindo I, dan para kepala SKPD terkait.
Dikesempatan itu Sekdaprovsu mengharapkan agar
pemerintah pusat dapat memberi dukungan guna percepatan pembangunan dan
perkembangan ekonomi yang semakin di Provinsi Sumatera Utara. Karena letak
geografis dan potensi alam yang sangat strategis Provinsi Sumatera Utara masih
memerlukan dukungan dalam pengelolaannya.
Disampaikan Sekdaprovsu saat membacakan Sambutan
Gubsu bahwa Provinsi Sumatera Utara memiliki posisi yang sangat strategis
sebagai gerbang poros maritim bagian barat Indonesia Bagian Barat karena diapit
Samudera Indonesia dibagian barat dan Selat Malaka di Bagian Timur. Wilayah
pantai barat 755 km, pantai timur 545 km dan terdapat 200 pulau-pulau kecil dan
3 diantara diantaranya pulau-pulau kecil terluar.
Di wilayah pesisir pantai timur Sumatera ada 9
kabupaten/kota yang berhadapan dengan perairan selat malaka yakni kabupaten
langkat, kota Medan, kabupaten Deliserdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan
dan Tanjungbalai. Sedangkan wilayah pesisir pantai barat terdiri dari 9
kabupaten yang berhadapan dengan Samudera Indonesia yakni kota Sibolga, kabupaten
Tapteng, Tapsel, Madina, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias
Barat dan Nias Selatan. Dan jumlah
kecamatan dan desa diwilayah pesisir Provinsi Sumatera Utara 84 kecamatan pesisir dan 510 desa pesisir.
Potensi perikanan tangkap, lanjutnya mencapai 841.230 ton/per tahun. Terdiri dari
Selat Malaka 276.000 ribu ton pertahun dan samudera Hindia 565.000 ton per
tahun. "Ini merupakan suatu potensi dan peluang besar bagi masyarakat
Sumatera Utara yang mata pencahariannya sebagai nelayan," sebut Sekda.
Pemprovsu dengan memanfaatkan potensi perikanan yang
ada telah melaksanakan beberapa program kegiatan yang salah satunya untuk
perlindungan nelayan yaitu dengan memberikan asuransi perlindungan nelayan yang
saat ini telah beranggotakan kurang lebih empat ribuan nelayan.
Namun demikian masa dirasakan berbagai tantangan seperti
usaha perikanan tangkap secara umum masih didominasi usaha perikanan pantai,
biaya produksi pada usaha perikanan
masih tinggi, perubahan iklim dan cuaca ekstrim, kondisi infrastruktur kelautan
dan perikanan yang banyak mengalami kerusakan dan kondisi ekonomi makro dan
perbankan yang belum banyak menarik investor perikanan dan kelautan.
Dikatakan Sekda bahwa wilayah Sumatera Utara secara
geografis relatif dekat dengan pusat-pusat bisnis berbasis maritim di Asia
Tenggara. Oleh sebab itu pembangunan
pembangunan pelabuhan merupakan jantung kegiatan ekonomi maritim. Sampai saat
ini terdapat 55 pelabuhan laut di Sumatera Utara yang terdiri dari 2 pelabuhan
laut internasional yakni Belawan dan Kuala Tanjung. 13 pelabuhan nasional, 10 pelabuhan regional
dan 30 pelabuhan lokal. Dari jumlah gerbang poros maritim barat.
Kawasan
Ekonomi Khusus Sei Mangke dilaporkan bahwa
pembangunan infrastruktur kawasan dan fasilitas pendukungnya telah
selesai dibangun. Namun lanjutnya pasokan listrik masih dibutuhkan
kedepannya 450 MW yang saat ini masih tersedia sekitar 50 MW.
Sementara Ketua Wantimpres mengatakan bahwa
kunjungan ke Provinsi Sumatera guna memperoleh masukan dari pemerintah daerah terkait
perkembangan pembangunan dan kendala-kendala di daerah terutamanya dari sektor maritim
dan KEK Sei Mangkei yang ada di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu
program pemerintah pusat. Bapak presiden, lanjutnya ingin segala program bukan
hanya wacana tetapi harus dilaksanakan. "Pak presiden itu tidak mau
menerima laporan hanya dengan "katanya", tetapi kita harus
blusukan," ujar Prof Adiningsih.
Oleh karenanya segala informasi dan masukan dari
pemerintah daerah dan seluruh stakeholder sangat kami perlukan untuk nantinya
dapat kami sampaikan kepada Bapak Presiden guna mencari solusi terhadap
kendala-kendala yang dihadapi daerah dalam rangka percepatan pembangunan di
segala bidang terutama di Provinsi Sumatera Utara. "Mari kita sama-sama
mendukung program pemerintah pusat guna percepatan pembangunan di negara
Indonesia yang kita cintai ini dan untuk kesejahteraan masyarakat
Indonesia," Sebut Adiningsih.[sm]
loading...
0 Response to "Sekdaprovsu Terima Wantimpres, Bahas Perkembangan Sumatera Utara di Sektor Maritim"
Post a Comment