SUARAMEDAN.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) langsung
mensosialisasi kebijakan amnesti pajak di Medan, Sumatera Utara, Kamis
(21/7). Sosialisasi dihadiri Gubsu H T Erry Nuradi yang melibatkan 3.500
pengusaha Sumatera ini dilaksanakan di Ballroom Hotel Santika Dyandra Medan.
Presiden Joko
Widodo mengatakan semua negara saat ini tertekan oleh penurunan ekonomi
global dan berkompetisi, bersaing mendapatkan investasi yang sebesar-besarnya
ke negaranya.
Dalam paparanya, Joko Widodo mengatakan banyak dana
milik pengusaha Indonesia yang ditempatkan di luar negeri yang sebenarnya
sangat dibutuhkan untuk investasi di dalam negeri. “Padahal kita memiliki
uang-uang itu, bukan uang siapa -siapa, uang bapak ibu, uang itu ada yang
ditaruh di bawah bantal, di singapura, Swiss dan lain-lain. Datanya ada di
kantong saya,” ujar Jokowi.
Kita ingin Bapak
ibu sadar, lanjutnya, pertarungan antar negara dalam memperebutkan uang tadi. “Bapak
ibu pengusaha. Saya juga mantan pengusaha. Kita hidup dan makan di Indonesia,
bertempat tinggal dan mencari rezeki di Indonesia. Kok ada uang tapi di
tempatkan di luar (negeri),” ujarnya. Padahal menurut Jokowi saat ini negara sangat membutuhkan
dana karenanya negara butuh partisipasi seluruh masyarakat. Untuk itulah pemerintah
mencarikan payung hukum sehingga dengan adanya UU Amnesti Pajak semuanya
menjadi jelas.
Jokowi menjelaskan UU Amnesti Pajak menjamin kerahasiaan
data, bahwa data tax amnesty tidak bisadijadikan dasar penyelidikan, penyidikan
dan penuntutan pidana dan tidak dapat diminta atau diberikan kepasa siapa pun. “Yang
membocorkan kena pidana maksimal lima tahun,” ujarnya.
Menurut
Presiden dengan kebijakan ini, diharapkan mendatangkan manfaat peningkatan
nilai tukar rupiah, peningkatan cadangan defisa dan liquiditas perbankan serta meningkatnya penerimaan
negara jangka panjag.
Amnesti pajak menurut
Presiden bukan hanya untuk wajib pajak yang besar-besar saja, tapi untuk
seluruh maayarakat. “Yang belum punya NPWP akan diampuni, juga bagi UMKM dengan
omset sampai dengan 4,8 milyar,” ujar Presiden.
Dia mengungkapkan
keinginannya agar amnesti pajak berhasil
dan memastikan akan mengawasi langsung pelaksanannya. Untuk pengawasannya presiden
mengatakan akan membentuk task force yang diantaranya beranggotakan intelejen
dan BPKP. Mengenai gugatan ke MK, presiden mengatakan itu bagian dari
demokrasi. “Gak apa-apa, demokrasi kita memang seperti itu. Undang-undang apa
yang tidak digugat di Indonesia,” kata Presiden
Dia kembali
menegaskan bahwa amnesty pajak adalah untuk kepentingan besar negara dan pemerintah
akan all out. Kepada para pengusaha,
Joko Widodo mengingatkan bahwa amnesty pajak yang berlaku hingga 2017 itu
adalah kesempatan terakhir. “Tahun 2018 akan ada keterbukaan informasi
internasional, jadi ini kesempatan, tax amnesti kesempatan terakhir,
momentumnya baik denan dukungan sosial politik, dan dukungan penegak hukum
total,” tegasnya.
Sementara itu,
Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi dalam
kesempatan itu menghimbau pengusaha di Sumatera Utara mendukung kebijakan amnesti
pajak yang tidak saja bermanfaat bagi pelaku usaha namun juga bagi perekonomian
bangsa. Menurutnya pengusaha sudah selayaknya berkontribusi terhadap
pembangunan dengan patuh membayar pajak. “Semoga kebijakan amnesti pajak
bisa berjalan dan memberikan positif bagi pembangunan dan meningkatkan
perekonomian. Pemprovsu menyambut positif kebijakan amnesti pajak,” ujar Erry.
Melalui
program pengampunan pajak yang berlaku hingga 31 Maret 2017, menurutnya pemerintah memberikan kesempatan
bagi semua wajib pajak dari seluruh karyawan maupun pengusaha, baik wajib pajak
kecil, maupun besar untui mendapatkan penghapusan atas pokok pajak terutang.
Demikian juga penghapusan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di
bidang perpajakan.
Untuk mendapatkan
manfaat tersebut, wajib pajak perlu membayar sejumlah tebusan dengan tarif
ringan. Batas waktu kebijakan amnesti pajak tidak akan diperpanjang dimasa
mendatang karena itu wajib pajak diharapkan memanfaatkan kesempatan yang ada.
Dalam
kesempatan itu Gubsu menyampaikan perkembangan pembangunan ekonomi Sumut dimana
pada triwulan pertama 2016 laju kinerja pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02%.
Angka ini naik dibanding triwulan yang
sama pada tahun lalu. ditopang tiga lapangan usaha utama perikanan industri
pengolahan serta perdagangan besar dan eceran
Hadir dalam
kesempatan itu Wakil Ketua MPR, Gubernur BI, menteri kabinet kerja, Kapolri,
Meneg BUMN, Menteri Seskab, Menkum HAM, anggota DPR RI dan DPD. Acara
sosialiasi diisi dengan sejumlah pemaparan oleh Menteri Keuangan Bambang
Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Sebelumnya
Presiden Jokowi meluncurkan program pengampunan pajak di Direktorat Jenderal
(Ditjen) Pajak pada 1 Juli 2016 di Jakarta lalu. Setelahnya, pada 15 Juli lalu,
Jokowi melakukan sosialisasi di Surabaya. [sm]
0 Response to "Di Medan, Presiden Jokowi Sebut Banyak Uang Pengusaha Indonesia di Luar Negeri"
Post a Comment