SUARAMEDAN.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hari ini diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kebijakan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Pemeriksaan Ahok ini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK yang mengindikasikan adanya kerugian negara dari kasus tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon lantas mendesak KPK memanfaatkan kesempatan ini untuk membuktikan kredibilitasnya. Terlebih lagi pimpinan lama KPK sudah menegaskan adanya indikasi korupsi dalam kasus ini.
"Ya kita berharap KPK, jelas temuan BPK adalah satu bukti, dan saya termasuk yang mendapatkan informasi dari pimpinan KPK lama, jelas adanya tindakan korupsi dalam proses akuisisi pembelian lahan Sumber Waras," kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2016).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini lantas meminta KPK tak melindungi pihak mana pun dengan menyatakan bahwa tidak ada niat jahat dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.
"KPK tidak boleh melindungi apalagi membuat kesimpulan tidak ada niat jahat, masak niat yang diukur, harus diawasi jangan sampai KPK jadi alat kekuasaan," tuntasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini lantas meminta KPK tak melindungi pihak mana pun dengan menyatakan bahwa tidak ada niat jahat dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.
"KPK tidak boleh melindungi apalagi membuat kesimpulan tidak ada niat jahat, masak niat yang diukur, harus diawasi jangan sampai KPK jadi alat kekuasaan," tuntasnya.
0 Response to "DPR : KPK Jangan Lindungi Tindakan Korupsi"
Post a Comment