SUARAMEDAN.com - Polemik salah ambil kebijakan yang dilakukan Presiden Joko Widodo
(Jokowi) terkait penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun
2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) dinilai sebagai cerminan kualitas
kepala negara dalam mengepalai sebuah pemerintahan.
"Kualitas pemerintahan Jokowi memang buruk. Tidak ada kata lain.
Bahkan sangat buruk," kata Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis
ketika dihubungi, sebagaimana dilansir pada laman okezone, Minggu (5/7/2015).
"Bahkan pada titik tertentu, jangan-jangan ini menandai kapasitas dia
sendiri sebagai Presiden memang tidak cukup mampu untuk memimpin
republik ini," sambungnya.
Tak hanya di sektor ketenagakerjaan, menurut Margarito, rendahnya
kualitas pemerintahan Jokowi dalam menangani suatu masalah juga terlihat
kondisi ekonomi yang beberapa bulan terakhir ini terus terpuruk.
Sementara itu, Margarito menegaskan, secara konstitusional penerbitan
sebuah PP ada di tangan Presiden. Sehingga, polemik salah ambil
kebijakan ini sepenuhnya berada di pundak Presiden.
"Presiden bertanggungjawab mengeluarkan PP. Bagaimana kemudian PP ini
kemudian diusulkan, itu urusan lain. Tapi yang memegang tanggungjawab
konstitusi terhadap PP adalah presiden. Karena iu, presiden yang harus
dimintai tanggung jawab," kata Margarito.
0 Response to "Kualitas Pemerintahan Jokowi Memang Buruk, Tidak Ada Kata Lain !"
Post a Comment