Walau Mendapat WTP dari BPK, DPRD Nilai Kinerja Pemko Medan Masih Perlu Ditingkatkan
SUARAMEDAN.com - Meskipun mendapatkan
predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), kinerja pelaksanaan APBD Kota Medan 2014 masih menunjukkan
beberapa hal yang harus ditingkatkan, baik dilihat dari proses
penyusunannya maupun dampaknya terhadap kondisi makro ekonomi Kota
Medan.
Demikian Ketua Fraksi Partai Gerindra Surianto saat menyampaikan
pandangan fraksinya terhadap Ranperda Kota Medan tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam sidang paripurna, Senin
(29/6) sebagaimana dimuat pada laman analisadaily.com.
Disampaikannya, terkait besarnya silpa tahun anggaran 2014
tercatat Rp370,72 miliar Fraksi Partai Gerindra mengharapkan adanya
penjelasan detail penyebab sisa anggaran tersebut.
“Kita mau tahu apakah anggaran itu tidak terserap atau sisa karena adanya efesiensi,” tukasnya.
Diketahui pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2014 terdiri dari
penerimaan pembiayaan sebesar Rp91 miliar lebih dan realisasi
pengeluaran pembiayaan sebesar Rp73 miliar lebih dari perolehan
realisasi penerimaan pembiayaan dikurangi realisasi pengeluaran
pembiayaan, sehingga diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp52 miliar
lebih.
Terhadap nilai silpa yang diperoleh, menurut Surianto atau biasa
disapa Butong ini, fraksinya berpandangan silpa ini masih terlalu
tingi. Meskipun sudah sedikit lebih bagus dibandingkan dengan
pelaksanaan anggaran tahun 2013.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui, Salman Alfarisi
menjelaskan, realisasi pendapatan daerah Kota Medan pada tahun 2014
sebesar Rp4,04 triliun atau sebesar 88,63 persen, naik dibandingkan
tahun sebelumnya yang hanya mencapai 79,78 persen.
"Pencapaian ini menurut kami sudah bagus dan kami apresiasi sebagai wujud keseriusan membangun kota ini," tukasnya.
Namun demikian, dari sisi perolehan pajak penerangan jalan tahun 2014
sebesar Rp190,5 miliar lebih yang melebihi target dari sektor ini yaitu
mencapai Rp164,7 miliar. Namun, sangat kontras dengan banyaknya
lampu-lampu penerangan jalan di daerah rumah-rumah warga yang mati.
"Banyak sekali keluhan masyarakat yang disampaikan pada kami kalau
lampu penerangan jalan mati atau bahkan belum memiliki lampu penerangan
sama sekali. Padahal masyarakat selalu bayar pajak penerangan umum
setiap bulan, tapi kenapa Pemko tak memberi pelayanan yang maksimal,"
papar Salman.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PAN H Ahmad Arif, mengutarakan tidak
terealisasinya atau jauhnya pendapatan yang dicapai dari target yang
ada yakni Rp4,560 triliun dengan hanya Rp4,42 triliun (88,63 persen).
Fraksi PAN menyayangkan hal ini terjadi sehingga menimbulkan
penilaian terhadap Tim Keuangan Pemko Medan saat menyusun anggaran 2014
tidak memiliki data yang memadai serta asumsi mana yang dipakai.
Sedangkan Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan Sekretaris
Parlaungan Simangunsong menyoroti minimnya penerimaan pajak
reklame yakni Rp17,708 miliar atau 29,93 persen dari yang dianggarkan.“Ini terindikasi ketidak mampuan SKPD terkait dalam menangani pajak reklame ini,” paparnya.
loading...
0 Response to "Walau Mendapat WTP dari BPK, DPRD Nilai Kinerja Pemko Medan Masih Perlu Ditingkatkan"
Post a Comment