SUARAMEDAN.com - Mengelola anggaran DKI sangat rumit dan paling “rame” dibandingkan
dengan daerah-daerah lainnya. Hal tersebut tercermin dari rendahnya
serapan APBD DKI di tahun 2015 yang baru mencapai 10 persen per Juni 2015.
Rendahnya serapan anggaran DKI tersebut, menurut Mendagri
Tjahjo Kumolo, disebabkan karena hubungan yang tidak harmonis antara
PNS DKI sebagai operator dengan Gubernur DKI Ahok selaku penyusun
program. Sehingga, apa yang diinginkan Ahok tidak bisa dijalankan oleh
bawahannya.
Hubungan yang tidak harmonis tersebut, misalnya, saat pengadaan truk
pengangkut sampah dimana Ahok perintahkan untuk membeli tetapi
bawahannya lebih memilih untuk melakukan sewa.
Ada pula yang melakukan pembengkakan anggaran dalam program renovasi sekolah
hingga 30 miliar per sekolah. Menurut Politikus Senior PDIP tersebut,
anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk membuat sekolah baru
dibandingkan merenovasi
Tjahjo menengarai bahwa rendahnya serapan anggaran DKI ini karena tingginya rasa takut PNS DKI untuk terlibat dalam proses hukum.
“Saya sampaikan kalau benar, kenapa takut. Tapi, masalahnya, ada
temuan BPK sedikit saja bisa menjadi pintu masuk (untuk penyelidikan
kasus). Apalagi kerja penegakkan hukum di sini pakai sistem target.
Kejati dan Kejari ditarget harus membongkar sekian kasus dalam kurun
waktu tertentu,” ujarnya seperti dilansir Rakyat Merdeka.
Sebagaimana diketahui, hingga saat ini, Kepolisian setidaknya telah
menetapkan dua tersangka, semuanya adalah anak buah Ahok, yaitu Udar
Pristono (mantan Kepala Dishub)
yang dijerat karena pengadaan Bus Transjakarta; serta anak buah Ahok
lainnya, Zaenal Soelaiman dan Alex Usman yang terjerat karena kasus
pengadaan UPS di beberapa SMK di Jakarta Pusat.
0 Response to "Rendahnya Serapan Anggaran DKI Tahun 2015, Mendagri Tegur Ahok !"
Post a Comment