Jokowi tunjuk Sutiyoso jadi Kepala BIN, Paradok bagi PDIP

SUARAMEDAN.com - Penunjukan Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) oleh Presiden Jokowi dinilai sarat dengan kepentingan politik. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menyatakan pemilihan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai politik balas budi.

"Sutiyoso sudah tidak layak. Bagaimana kapasitas intelijen dia? Banyak kasus persoalan dengan BIN seperti kasus pembunuhan Munir (aktivis HAM) dan kasus pelanggaran HAM lain masa lalu," kata Haris di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (10/6).

Selain itu, sejumlah catatan rekam jejak Sutiyoso menjadi nilai minus seperti kasus Peristiwa Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli 1993). Saat itu, Sutiyoso menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya. "Dia orang yang diduga tahu peristiwa 27 juli. Dia pernah juga jadi gubernur, dimana banyak kasus penggusuran dan alih lahan yang menyebabkan banjir dan hilangnya hak warga kota Jakarta. Jadi kredibilitasnya dipertanyakan," ucap Haris.

Selain itu usia Sutiyoso yang tak lagi muda serta minimnya dukungan dari partai politik menambah alasan tak laiknya Sutiyoso jadi pimpinan intelejen.

Sementara itu Sutiyoso mengatakan dirinya siap mengemban tugas dari Presiden memimpin BIN. Soal kemapuan intelejennya, Sutiyoso menyatakan bahwa Presiden tahu persis rekam jejaknya. "Saya intel di Koppasus.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengirim surat untuk meminta pertimbangan DPR atas pencalonan Sutiyoso menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Letjen TNI (Purn) Marciano Norman.