"Yang sebenarnya harus dievaluasi adalah kinerja Presiden dalam enam bulan ini, yaitu seberapa efektif Presiden mengelola kabinetnya dengan visi, agenda, dan manajemen yang jelas dan tepat," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2015).
Mahfudz mengatakan bahwa sejak kabinet dilantik, semua kementerian dan lembaga ibarat bayi berusia enam bulan. Penataan organisasinya masih belum tuntas akibat lambannya proses pengambilan keputusan dan kuatnya tarik-menarik kepentingan.
"Jangan sampai reshuffle ini digiring pada pembentukan persepsi publik bahwa solusi dari persoalan ekonomi dan politik adalah penggantian anggota kabinet," ucap Ketua Komisi I DPR ini.
Sebagai bukti argumentasi ini, kata dia, Bank Indonesia menunjukkan bahwa melemahnya pertumbuhan ekonomi salah satunya karena melemahnya konsumsi pemerintah. Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa laju pertumbuhan domestik bruto (PDB) dari komponen pengeluaran konsumsi pemerintah minus 48,68 persen pada kuartal 1/2015 dibandingkan dengan akhir 2014.
"Jadi, menurut saya, ide reshuffle tidak akan jadi solusi, tetapi justru akan menambah persoalan baru," ucap Mahfudz.
Sumber : Kompas
0 Response to "Yang Harus Dievaluasi Kinerja Jokowi-Jk, Bukan Menteri"
Post a Comment